Indonesia Bicara

Indonesia Bicara

Kamis, 16 April 2009

SKB 5 MENTERI TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA TRADISIONAL DIPUSATKAN DI KOTA MALANG


Masih dalam tema Indonesia Bangkit, dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2009; kota Malang mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Pusat untuk menjadi tuan rumah kegiatan Pentas dan Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional.

Disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Dra. Tri Widyani P, MSi melalui Kepala Bagian Humas Drs. Subkhan, acara yang digelar mulai tanggal 29 Mei s/d 3 Juni 2009 akan dipusatkan di GOR Ken Arok Kota Malang, dan akan ditandai pula dengan penandatanganan SKB (Surat Keputusan Bersama) 5 Menteri tentang Pengembangan Pemberdayaan dan Pelestarian Seni Budaya Tradisional oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Menyemarakkan dan mensukseskan kegiatan dimaksud, sekaligus masih dalam konteks mengisi HUT ke-95 kota Malang, Dinas Kominfo Kota Malang juga menggelar Lomba Blog dan Lomba Animasi dengan rentang waktu mulai tanggal 29 Mei s/d 30 Mei 2009, dengan tema Perjuangan Ken Arok dan Malang Bangkit 2009.

“Lomba diperuntukkan untuk siswa SD, SMP, SMA, para Guru dan Umum, dimana informasi mengenai kegiatan dapat dilihat pada website Pemkot Malang di www.malangkota.go.id,” ujar Kadis Kominfo.
BAHAYA, KANKER SERVIKS MENGINTAI Cetak


Kaum perempuan selain rentan terkena penyakit kanker payudara, juga rentan terhadap kanker pada daerah kandungan, salah satunya adalah kanker serviks atau kanker mulut rahim. Setiap hari sedikitnya ada 8 hingga 10 kasus baru kanker mulut rahim di RSUD dr Soetomo, Surabaya. Setiap tahun rata rata ditemukan kasus baru kanker mulut rahim sebanyak 300-350 orang. Ironisnya, sekitar 60-80% penderita yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi stadium lanjut.


Divisi Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah RSU Dr Soetomo.Dr Brahmana Askandar, SpOG (K), mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, kanker serviks ditemukan pada usia muda. Artinya, perempuan produktif pun juga tidak luput dari ancaman kanker serviks.
Dokter spesialis kandungan ini menjelaskan, terlambatnya deteksi kanker terjadi karena pengetahuan masyarakat mengenai kanker mulut rahim masih terbatas ditambah kurangnya kesadaran untuk periksa ke dokter. Apalagi, pada permulaan, gejala kanker mulut rahim memang sulit diketahui karena tidak ada keluhan.
Perubahan awal yang terjadi pada sel leher rahim tidak selalu merupakan suatu tanda-tanda kanker. Pemeriksaan Pap smear test yang teratur sangat diperlukan untuk mengetahui lebih dini adanya perubahan awal dari sel-sel kanker. Perubahan sel-sel kanker selanjutnya dapat menyebabkan pendarahan setelah aktivitas sexual atau diantara masa menstruasi. “Jika mendapatkan tanda-tanda tersebut, anda sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter,” ujarnya.
Menurutnya, adanya perubahan ataupun keluarnya cairan (discharge) bukanlah suatu hal yang normal, dan pemeriksaan yang teliti harus segera dilakukan walaupun baru saja melakukan Pap smear test. Meskipun begitu, pada umumnya, setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti, hasilnya tidak selalu positip kanker.
Ia menjelaskan, biasanya pasien mulai datang ke dokter saat mereka mulai merasakan gejala seperti perdarahan setelah berhubungan sexsual, perdarahan di luar masa haid, jumlah darah haid yang tidak normal, keputihan yang bercampur darah atau nanah, atau perdarahan pada masa menopouse maka patut diwaspadai sebagai gejala kanker mulut rahim. ”Sebetulnya, kalau lebih dini diketahui gejala pra kanker, akan lebih mudah disembuhkan,” ujarnya.
Untuk tingkat penyembuhan, pada stadium I kemungkinan bisa disembuhkan 90%, stadium II kemungkinan bisa disembuhkan sekitar 70%. Pada stadium III kemungkinan untuk disembuhkan 30 %, sedangkan, penderita kanker mulut rahim dengan stadium IV untuk bisa disembuhkan hanya 10%. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Untuk itu kini sudah saatnya pemerintah memikirkan untuk menyediakan layanan pemeriksaan dini gejala kanker dengan papsmear secara gratis.
Saat ini, pemeriksaan dengan papsmear membutuhkan biaya sekitar Rp 50.000 – Rp 250.000. Diharapkan melalui layanan program Jamkesmas, pemeriksaan dengan papsmear bisa dilakukan, sehingga masyarakat miskin di daerah juga bisa melakukan deteksi dini kanker serviks.
Mengenai penyebabnya dr Brahmana menjelaskan, karena adanya infeksi virus HPV (Human Papilloma Virus) serta adanya smegma atau kotoran pada alat kelamin pria yang belum dikhitan. Sedangkan, sekitar 80% hingga 90% munculnya kanker mulut rahim itu melalui hubungan seksual atau kontak seksual.
Dari kasus yang ada, sebagian besar penderita adalah wanita yang sudah berkeluarga. “Bila kanker serviks di derita oleh wanita muda yang belum menikah, itu terkait dengan perubahan perilaku seksual dan gaya hidup free seks,” paparnya.
Selain perilaku seksual bebas, kanker mulut rahim juga berisiko pada mereka yang berhubungan seks atau menikah di usia muda (kurang dari 20 tahun), berganti ganti pasangan, melahirkan banyak anak, kurang menjaga kebersihan alat kelamin, hingga mereka yang memiliki pasangan laki laki yang belum dikhitan.
Untuk diketahui di Indonesia, kanker mulut rahim masih menempati urutan pertama penyakit kanker yang diderita oleh kaum wanita. Disusul kemudian dengan serangan kanker payudara dan kanker paru paru

pemilu OH pemilu

PPS DIMINTA SEGERA BENTUK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Cetak



Kamis, 16 April 2009
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur meminta kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) seluruh Jatim agar segera membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Hal ini mengingat waktu yang ditentukan untuk menetapkan DPS Pilpres 2009 pada 1 Mei.(adi)



Anggota KPU Jatim, Arief Budiman dihubungi Kamis (16/4) mengatakan, berdasarkan UU No 10/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pada 8-20 April. Untuk itu, pihaknya berharap kepada semua PPS di Jatim untuk segera membentuk PPDP. “Waktu sempit yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin, agar pemutakhiran data dapat selesai tepat pada waktu. Kalau satu tahapan terhambat, maka pekerjaan lain akan semakin bertumpuk," tuturnya.
PPDP akan menggunakan DPT Pileg 2009 sebagai DPS Pilpres. PPDP harus bekerjasama dengan RT/RW untuk mendapatkan masukan atas penduduk yang tinggal di wilayah itu. Ketika memperbaiki DPS, mereka harus melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap pemilih yang akan dimutakhirkan, sehingga harus mendatangi tiap rumah penduduk.
Data yang akan dimutakhirkan, yakni pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPT dengan ketentuan formulir Pemilih Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) yang diisi memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur (17 tahun ke atas), status perkawinan (sudah menikah), alamat, dan keterangan (jenis cacat yang disandang).
“Untuk pemilih yang memiliki KTP berasal dari luar wilayah dengan ketentuan pemilih tersebut akan menggunakan hak plilhnya di TPS itu, dan pihak keluarganya menghubungi instansi pemerintah di mana KTP yang bersangkuatan diterbitkan,“ jelasnya.
Jika di DPT ditemukan pemilih lebih dari satu dan NIK sama, maka yang ditetapkan satu pemilih di DPS. Apabila terdapat nama pemilih anggota TNI/Polri, kurang 17 tahun, sudah meninggal, dan pemilih yang tidak jelas indentitasnya, maka harus dicoret dan diyatakan tidak memenuhi syarat. Setelah melakukan pemutakhiran DPS, maka hasil coklit tersebut disampaikan kepada ketua RT/RW agar ditandatangani. Hal itu untuk menjadi bukti bahwa ketua RT/RW mengetahui hasil coklit
Sedang PPS akan menyusun data pemilih yang berbasis RT/RW dengan ketentuan tiap TPS maksimal 800 orang. Jumlah pemilih tiap TPS harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dengan ketentuan tidak menggabungkan desa/kelurahan, memudahkan pemilih, dan memperhatikan aspek geografis (jarak tempuh menuju TPS).
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, pemutakhiran data pemilih agar dilakukan secara teliti, agar tidak kisruh persoalan DPT seperti yang terjadi di Pilgub Jatim dan pileg. ”Pemutakhirannya harus dilakukan secara cermat, agar tidak ada masalah di kemudian hari," tegasnya.